Tentang PERADI
Persatuan Advokat Indonesia — Menjaga Integritas Profesi Hukum Sejak 2005.
Sejarah PERADI
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI.
Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).
Mewujudkan Profesi Advokat yang Bermartabat
Menjadi organisasi advokat tunggal yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
- Menjamin kualitas dan integritas advokat melalui PKPA dan CLE.
- Melindungi hak dan kepentingan profesi advokat Indonesia.
- Menegakkan kode etik dan disiplin secara konsisten.
- Memberikan akses keadilan bagi masyarakat.
- Memajukan transformasi digital layanan keadvokatan.
Struktur Organisasi & Kepengurusan DPN PERADI
Susunan lengkap Dewan Pengurus Harian, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Komisi Pengawas, serta Bidang-Bidang DPN PERADI Periode 2025–2030 yang terhubung langsung dengan Direktori Anggota Advokat.
Daftar DPC Seluruh Indonesia
47 Dewan Pengurus Cabang terdaftar resmi dan terkelola. Klik nama DPC untuk membuka portal cabangnya.
PERADI dalam Angka
Pencapaian dan ekosistem yang terus berkembang.
Regulasi & Dasar Hukum
Dokumen referensi yang melandasi keberadaan dan operasional PERADI.
UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Publikasi PERADI
Siaran pers, pernyataan sikap, dan publikasi resmi Dewan Pimpinan Nasional PERADI.
Buka PublikasiHubungi PERADI
- Sekretariat DPN: Wisma KEIAI Lt. 8, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3, Jakarta Pusat
- Pro Bono: Gedung LMPP, Jl. KH Wahid Hasyim No. 10, Menteng, Jakarta Pusat 10340
- sekretariat@peradi.id
- (021) 3190-2519 · Faks (021) 3190-2683
Pengelola Website
Website ini dikelola oleh Bidang Informasi, Komunikasi, dan Publikasi Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia.
Kirim naskah opini ke redaksi@peradi.id
- 400–700 kata, di luar judul
- Tema bebas, terkait advokat dan negara hukum
- Terdapat sitasi sesuai kaidah keilmuan
- Dilengkapi data diri penulis
